A PROSEDURALISME TEKNOKRATIS PENGELOLAAN DANA DESA: PERSPEKTIF NEW PUBLIC MANAGEMENT
PROSEDURALISME TEKNOKRATIS PENGELOLAAN DANA DESA: PERSPEKTIF NEW PUBLIC MANAGEMENT
DOI:
https://doi.org/10.33857/jafr.v10i2.1098Keywords:
Village Funds; New Public Management; Proceduralism; Community Empowerment; GovernanceAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Benteng Lompoe melalui perspektif New Public Management (NPM). Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 24 informan, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tekstual, semiotika (Saussure dan Peirce), serta struktural (NVivo 15). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah mencapai kepatuhan administratif terhadap prinsip NPM—partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas—namun terjebak dalam "proseduralisme teknokratis". Pengelolaan Dana Desa didominasi pembangunan fisik (68% alokasi bidang pembangunan), sehingga memarjinalkan nilai sosial-budaya dan kearifan lokal seperti revitalisasi balla lompoa. Empat faktor struktural menghambat efektivitas: (1) perencanaan kaku dan statis tanpa manajemen risiko; (2) hegemoni logika teknokratis atas dimensi sosial-budaya; (3) fragmentasi koordinasi data lintas sektor; dan (4) ketimpangan struktural partisipasi yang dikendalikan elit lokal. Penelitian merekomendasikan pelatihan perencanaan adaptif, alokasi wajib 25% untuk pemberdayaan non-fisik, serta pembentukan Forum Pengawasan Partisipatif untuk mentransformasi tata kelola desa dari formalisme prosedural menuju pemberdayaan substantif
References
Annahar, N., Syukri, M., & Rahim, A. (2023). Partisipasi kolaboratif dalam pengembangan desa tematik: Mengatasi ketidakmerataan kekuasaan. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 18(2), 145–162.
Asmaul, K., & Sukandani, Y. (2022). Pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Kedamean Gresik. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 45–58.
Eriksson, M., & Andersson, L. (2024). New Public Management in decentralized governance: The case of Indonesian village funds. Public Administration Review, 84(3), 412–427.
Ginting, R., Lubis, A., & Harahap, S. (2023). Institutional capacity and village fund efficiency: Evidence from Indonesian provinces. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59(2), 189–210.
Hartati Malkab, S., & Khair Khalis Syurkati. (2025). Digitalisasi tata kelola desa dalam kerangka New Public Management. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 17(1), 78–95.
Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–23.
Lindawaty. (2023). Otonomi desa dan pembangunan nasional: Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014. Jurnal Hukum Pembangunan, 53(2), 234–251.
Mahmudi. (2017). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Pedli Resydi. (2025). Teori efektivitas organisasi dan implementasinya di sektor publik. Makassar: Unipa Press.
Rosdiana. (2024). Transparansi informasi Dana Desa dan kepercayaan masyarakat di Mimika Timur. Jurnal Pemerintahan Desa, 6(1), 112–128.
Solekhan. (2012). Pemerintah desa sebagai subsistem penyelenggaraan pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
