PENERBITAN SURAT BERLAYAR DI KANTOR PELABUHAN KELAS III JENEPONTO
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Bandung.
Nugroho Riant, 2014. Public Policy Elex Media Komputindo, Jakarta.
Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Universitas Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Dye Thomas R., 2014. Understanding Public Polic, Engelewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc.
Edward Mandala, dkk (2016). Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kijang). Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah.1(2):246 264.
Herman Budi Sarsono, 2012. Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor, Andi, Yogyakarta.
Ida Mardhiyah, dkk, 2021. Analisis Penerapan Surat Persetujuan Online Terhadap Peningkatan Pelayanan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan.Jurnal Andromeda, 5(2):44-54
Nurul Sapta Widodo, dkk (2021). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial.5(1):1-16.
Peraturan Menteri perhubungan No: KM. 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. peraturan Pemerintahan Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PerMen 20 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
Sonhaji, 2018. Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar. Adminitrative Law & Governance Journal. 1(3).299-305.
Subarsono, A.G. 2013. Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Taufik Gunawan, dkk, 2023. Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe). PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik.10(1):155-166.
Thoha Miftah, 2017. Dimensi dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, PT. Grafindo Persada, Jakarta. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Wahab, Solichin Abdul 2014. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.33857/pamj.v8i2.895
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Editorial office :
Tun Abdul Razak, Paccinongang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 90235 | Telepon : 0411-8225111, 8225112, 8225113 | Email : upa@patria-artha.ac.id