TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Akhmad Akhmad, Buyung Romadhoni, Fina Diana

Abstract


Dalam era otonomi daerah ini, sangat dibutuhkan tingkat kemandirian keuangan dari masing-masing pemerintah daerah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemandirian keuangan pemerintah daerah tingkat II yang ada di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data panel 24 daerah tingkat II yang ada di Sulawesi Selatan tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio kemandirian keuangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan selama kurang waktu 2015 sampai 2019 secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun demikian tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan relatif kecil hanya rata-rata sebesar 12,41 persen pada tahun 2019. Jauh lebih kecil dibanding dengan tingkat kemandirian keuangan rata-rata kabupaten dan kota secara nasional. Jadi pemerintah daerah tingkat II yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan perlu menggali potensi penerimaan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Keywords


Otonomi Daerah; Kemandirian Keuangan; Pemerintah Daerah

Full Text:

PDF

References


Akhmad, N.A. Achsani, M. Tambunan, S.A. Mulyo. (2012). Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Development in an Emerging Economy: Case Study from the South Sulawesi, Indonesia. International Research Journal of Finance and Economics. 96:101-112., 96, 101-112.

Akhmad. (2015). Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Sepuluh Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Selatan. Prosiding Seminar Nasional 2015 Lembaga Penelitian UNM (hal. 32-46). Makassar: Lembaga Penelitian UNM.

Akhmad. (2019). Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. Bogor: Azkiya Publishing.

Alm, J., R.H. Aten, and R. Bahl. . (2001). Can Indonesia Decentralise Successfuly? Plans, Problems and Prospects. Buletin of Indonesian Economic Studies, 37(1), 83-102.

Cullis, J.G. and P.R. Jones. (1992). Public Finance and Public Choice. Singapore.: McGrow Hill.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2009). Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Sektor Rill. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). Ringkasan APBD 2018. Jakarta: Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.

Direktorat Otonomi Daerah. (2010). Kajian Pemetaan dan Evaluasi Efektivitas Regulasi Sektoral dan Desentralisasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Halim A and T. Damayanti . (2011). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

Halim A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Iimi A. (2005). Decentralization and Economic Growth Revisited: An Empirical Note. Journal of Urban Economics, 57(1), 449-461.

Kamaroellah R.A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Nuansa, 14(1), 123-136.

Indah. (2014). Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rechtidee Jurnal Hukum, 9(2), 137-153.

Lin, J.Y. and Z. Liu. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China . Economic Development and Cultural Change, 49(1), 1-21.

Nurhemi and G.Suryani. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 18(2), 183-206.

Poque T.F. and L.G.Sgontz. (1978). Government and Aconomic Choice: An Introduction to Public Finance. Hougton Mifflin Company, Boston. Boston: Hougton Mifflin Company.

Samimi A.J A.J., S.K.P.Lar, G.K.Haddad, and M. Alizadeh, (2010). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(11), 5490-5495.

Saragih J.P. (2014). Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi. Politica, 5(2), 200-224.

Simanjuntak, R. (2002). Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Optimasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Working Paper. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta., (hal. 71-88). Jakarta.

Subiyantoro, H. dan S. Rifat. (2004). Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Kompas, Jakarta. Kompas (hal. 55-65). Jakarta.: Kompas.

Suci S.C dan A.Asmara. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 3(1), 8-22.

Susiyati, B.H. (2007). Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Syahputra R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. Jurnal Samudra Ekonomika, 1(1), 12-21.




DOI: https://doi.org/10.33857/jafr.v4i1.340

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

Editorial Office: Department of Accounting, Faculty of Economic, Patria Artha University. Jln. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar–Gowa, South Sulawesi, Indonesia. | Tel./Fax : +62411-8225111 / +62411-8225112 | Email : jafre@patria-artha.ac.idÂ