KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Buyung Romadhoni, Akhmad Akhmad, Amir Amir

Abstract


Dalam era otonomi daerah dewasa ini,  pendapatan asli daerah diharapkan  menjadi sumber penerimaan utama dari penerimaan daerah, namun pada kenyataanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah relatif masih kecil, sekaligus menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah relatif kecil. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui kontribusi masing-masing variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar dan mengetahui kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2010 sampai tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan dan lain-lain pendapatan asli daerah  yang sah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Takalar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah relatif masih kecil, tetapi tren peningkatan kontribusi cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Keywords


Pendapatan asli daerah; Kontribusi; Penerimaan Daerah

Full Text:

PDF

References


Aji B.P. I K.Kirya, G.P.A.J.sila. (2015). “Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng.” e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha 3: 1-13.

Akhmad, N.A. Achsani, M.Tambunan, S.A.Mulyo. (2013). The Impact of Fiscal Policy on the Regional Economy: Evidence from South Sulawesi,. Journal of Applied Sciences Research (Journal of Applied Sciences Research) 9, no. 4: 2463-2474.

Akhmad. 2014. “Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Sepuluh Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Selatan.” Seminar Nasional; Optimalisasi Hasil-Hasil Penelitian Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan. Makassar: Lembaga Penelitian UNM, 2015. 32-46.

Akhmad, B.Romadhoni, F. Diana. (2020). “Tingkat kemandirian keuangan pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.” Journal of Accounting & Financial Reporting 4, no. 1: 1-12.

Akhmad. (2019). Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah; Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris. Bogor: Azkiya Publishing.

Badan Pusat Statistik . (2020) Kabupaten Takalar dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. Takalar.

Cullis, J.G. and P.R. Jones. (1992).Public Finance and Public Choice. Singapore.: McGrow Hill,

Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan,. (2017). Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Firdausy C.M. (2017). Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mardiasmo. (2009). Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008: Era Baru kebijakan Fiskal. Jakarta: Kompas.

Peraturan pemerintah RI No.12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Sabilla K & W.K.Jaya. (2014). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia.” Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 15, no. 1 : 12-22.

Safrianto S. (2017). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh.” Jurnal E-KOMBIS 3, no. 2 : 60-67.

Samimi A.J at al. (2010) “Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran.” Australian Journal of Basic and Applied Sciences 4, no. 11 : 5490-5495.

Savitri K.A.dkk. (2019). “Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017.” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika 9, no. 1 : 59-71.

Stiglitz J.E and J.K.Rosengard. (2015). Economics of The Public Sector. New York: W. W. Norton & Company, Inc.

UU No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2004.

UU No.33 Tahun 2004. Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2004.

UU No. 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2009.

Yanti N. (2013). Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang.” Jurnal KBP 1, no. 3: 439-453.




DOI: https://doi.org/10.33857/jafr.v5i1.422

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

Editorial Office: Department of Accounting, Faculty of Economic, Patria Artha University. Jln. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar–Gowa, South Sulawesi, Indonesia. | Tel./Fax : +62411-8225111 / +62411-8225112 | Email : jafre@patria-artha.ac.id